Mendirikan sebuah negara mengawali sebuah resiko baru bagi perjuangan bangsanya. Negara harus mendapatkan pengakuan de facto dari negara lain, serta de jure dengan falsafah yang jelas. Dengan kata lain, sebuah negara berdaulat mau tidak mau harus terjerat dalam sistem pengakuan secara profan.

Pada 17 Agustus nanti, sebuah ritus kenegaraan kembali digelar. Pada hari dimana diproklamasikan oleh Soekarno, bertepatan dengan hari orang-orang muslim berpuasa, menjadikannya sebagai hari kemerdekaan negeri ini. Selama 350 tahun dijajah, hanya dengan hitungan menit sang proklamator sudah ‘memerdekakan dirinya’. Berita tentang kemerdekaan itupun langsung tersebar ke penjuru nusantara diiringi teriakan lantang “merdeka”.

Mengawali hari kemerdekaan itu, sang proklamtor sibuk mempersiapkan kebutuhan kenegaraan, bahkan mencari dukungan dari negara asing. Akhirnya, negara yg pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Walaupun sudah memerdekakan diri dan sudah diakui oleh sebagian negara dunia, akan tetapi rongrongan terhadap eksistensi Indonesia masih hebat. Disamping Indonesia dituntut untuk membayar ganti rugi perang kepada Belanda pada perjanjian Renville dan KMB di Den Haag Belanda, pasalnya sang Presiden pertama melancarkan politik Mercusuar, demi pengakuan yang lebih akuntabel di mata dunia.

Membuat sarana olahraga yang mewah, monumen nasional, serta tempat ibadah yang sangat berlebihan, membuat negara merogoh kantong lebih banyak, bahkan menimbulkan inflasi tinggi pada tataran ekonomi nasional. Dampak selanjutnya adalah, melambungnya utang luar negeri, plus hasil dari kedua perjanjian tadi. Thus, rakyatlah yang makin merasakan akibatnya.

Pada era 60an, tibalah jaman para komunis menjamur. Dengan kepentingan politik salah satu jendral perang ‘terbaik’, peristiwa G 30/S/PKI tercatat sebagai suatu pembohongan publik selama kekuasaan Soeharto berhasil menggeser posisi Soekarno. Dengan kepiawayannya dalam taktik peperangan, dipakainya strategi jitu untuk mengelabuhi lawan politiknya mengatasnamakan nasionalisme sebagai ‘khittah falsafah negara’. Dengan dalih apapun, segala ketentuan-ketentuan yang minus nasionalisme versi orba, ditumpas habis, sehingga demokrasi hanya sebagai jargon pada pertarungan politiknya.

Kemajuan intelektual dipangkas dengan dalih, memojokkan demokrasi. Dampak panasnya politik negeri mengilhami segala betuk pembaharuan terhadap agama, ormas, bahkan parpol. Tokoh politik seperti Soeharto patut diacungkan jempol, dalam akselerasi pembaharuan Islam tentunya, karena pressing orba telah memaksa untuk itu, sehingga mewarnai keislaman indonesia.

Karena akar ke-Islaman di Indonesia bervarietas, budaya lokal berbaur dengan keislaman timur, dapat dipastikan bahwa dalam budaya islam Indonesia terbagi tiga kelompok, yaitu; santri, abangan, priyayi. Galur keislaman itu semakin samar, ketika penguasa Soeharto tumbang dan laju akselerasi pembaharuan semakin kencang. Sehingga ketika Soeharto lengser, banyak aliran-aliran keislaman yang dulu sempat padam, menjadi tersulut kembali. Diantaranya adalah,fundamentalis ortodoksis.

Aksi fenomenal mahasiswa kedua setelah peristiwa malari, adalah aksi 21 Mei 1998, yang lebih dikenal dengan peristiwa penembakan 11 mahasiswa, tragedi Semanggi. Pasca runtuhnya rejim orba, tibalah masa reformasi, yang sudah 11 tahun terasa seperti mendekati rejimentasi baru pada orla dan orba. Pores demokrasi yang terkesan liberal di awal-awal reformasi, namun pada hitungan tahun, rejimentasi baru muncul bak tunas pisang yang tumbuh di lubang buaya.

Indonesia yang sering disebut dengan negara demokrasi terbesar, ternyata harus menerima hasil karya para elit-elit politik yang tidak bertanggungjawab. Beban yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi simbol besar akan kebobrokan negara ini. Bumi yang terhampar luas dengan berbagai macam flora, fauna, serta etnis manusia Indonesia, hanya menjadi kebanggaan sesaat. Padahal majikan dari semua itu hanya sebagai pembantu dan kuli kaum imperialisme. Sungguh sangat ironi, negara megadiversiti seperti Indonesia bisa tunduk dalam cengkeraman AS.

Betapa tidak? Seluruh unsur kenegaraan telah bekerjasama dengan AS. Bahkan segala kebijakan pemerintah Indonesia, dianggap pro AS. Tidak adanya keberanian untuk memberontak dan atau ‘bermain’ dengan AS. Thus, semakin memperjelas diafragma eksistensi sebuah negara.

Masalah terorisme misalnya, telah menggegerkan seluruh elemen bangsa ini. Padahal nyatanya dengan peristiwa pemboman di Rits Carlton dan JW Marriot kemarin telah menguntungkan pihak tertentu, terkait pilpres. Sungguh sangat tidak etis, seorang pemimpin membocorkan rahasia negara di depan publik, hanya untuk mendapatkan simpati dari konstituen. Mungkin, hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam berbangsa dan bernegara ini adalah, kematangan spiritualitas.

Perlu kita acungkan jempol, tetangga kita, Republik Islam Iran, dan Republik Rakyat China yang telah benar-benar memerdekakan dirinya tanpa takut mengambil resiko tinggi. Padahal, setting dari kedua negara itu dengan negara kita sama-sama mempunyai beberapa sejarah peradaban yang kaya nan matang. Kapan Indonesia akan menyusul seperti Iran dan China?

Was Uploaded at http://hminews.com/opini/negara-minus-spiritual-kebobrokan-negara-berada-di-tangan-rakyat/

Semoga bermanfaat
Oleh: M. Insan Kamil